Budaya yang Dibungkam
Di negeri ini yang seharusnya kaya akan ekspresi, budaya perlahan dibungkam. Bukan karena kehilangan daya cipta, tetapi karena kebebasan bersuara dikekang. Seni yang seharusnya menjadi cerminan jiwa masyarakat, kini hanya boleh hidup dalam batas aturan birokrat.
Seniman tidak lagi diberi ruang untuk berkarya dengan jujur. Mereka dipaksa mengikuti alur yang ditentukan, dipagari oleh aturan-aturan yang membatasi kebebasan berekspresi. Kesenian yang kritis dianggap ancaman, kata-kata yang jujur dianggap pemberontakan. Mereka yang berani berbicara, dihentikan. Mereka yang berani menentang, diasingkan.
Janji kebebasan hanyalah fatamorgana. Apa yang dikatakan oleh para penguasa tidak sejalan dengan perbuatan mereka. Mereka berkata mendukung seni, tetapi membungkam seniman. Mereka berkata mencintai budaya, tetapi justru merusaknya dengan kepentingan.
Lalu, apa jadinya sebuah negeri tanpa budaya yang hidup? Ia menjadi kosong, kehilangan jati diri.
Rakyatnya kehilangan suara, kehilangan jiwa. Tetapi budaya tidak bisa sepenuhnya dibunuh. Ia akan selalu mencari jalan untuk bertahan—dalam bisikan, dalam bayangan, dalam setiap individu yang tetap berkarya meski dibungkam.
Seorang Menteri HAM Natalius Pigai di akun X-nya, Sabtu, 22/02/25 mnegatakan bahwa Hak asasi manusia (HAM) tidak bisa dibatasi. Walau tidak bisa dibatasi tetapi kata Pigai, berdasarkan prinsip Siracusa, kebebasan bisa dibatasi hanya dengan UU atau Keputusan Pengadilan. Pigai menyinggung hak berekspresi dalam kesenian.
“Rakyat memiliki hak yang hakiki untuk mengekspresikan kesenian termasuk melalui musik. Kecuali jika kesenian yang isinya mengganggu moralitas bangsa (pornografi/pornoaksi atau tuduhan yang merusak kehormatan dan martabat individu dan integritas nasional),” kata dia.
“Saya sendiri tidak masalah dengan Kesenian apapun asal jangan Anonim dan mengandung unsur tuduhan. Tetapi bagi Aparat perlu koreksi dan perbaikan melalui mainstraming Hak Asasi Manusia,” sambungnya.
Presiden Prabowo telah menegaskan tentang pentingnya koreksi secara substantial saat Rapim TNI/Polri tanggal 30 Januari 2025. Dan menurutnya pernyataan Presiden itu harus ditindaklanjuti oleh institusi kepolisian.
Hal ini juga dikuatkan Pakar hukum tata negara, Prof. Mahfud MD bilang mestinya grup band Sukatani tak perlu minta maaf dan menarik lagu “Bayar, Bayar, Bayar” dari peredaran karena alasan pengunjuk rasa menyanyikannya saat demo (2025).
Mantan menteri era Joko Widodo mengatan “Lagu tsb sdh diunggah di Spotify sblm ada unras (mnrt ChatGPT, Agustus 2023) dan ‘Menciptakan lagu utk kritik adl HAM’,” kata Prof. Mahfud di akun X-nya, Sabtu (22/2/2025).
Nah bahkan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo pernah membuat pernyataan bijak. “Saya sampaikan, Yang berani mengkritik paling pedas untuk polosi — itu jadi sahabatnya Kapolri” Terhadap lagu karya SKTN pun, dikatakan : “Tak masalah, tak keberatan dengan lagu tersebut.”
Dan dikabarkan katanya polisi yang mengintrogasi Band itu sempat dipanggil dan diperiksa propam. Dan Bupati juga memberikan tawaran menarik dimana Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif peduli ke vokalis band Sukatani, Novi yang dipecat sebagai guru di salah satu sekolah dasar (SD), disampaikannya di sela-sela retret bersama kepala daerah di Magelang.
“Dengan tangan terbuka siap menerima Mbak Novi, jika Mbak Novi berkenan untuk mengabdi di sekolah Kabupaten Purbalingga. Insyallah saya selaku Bupati Purbalingga siap memfasilitasi dan men-support,” ujarnya menawarkan lewat video pendek viral di media sosial seperti X, dikutip Ahad.
Fahmi menawarkan Novi usai mengetahui kabar bahwa ia telah diberhentikan itu viral.
Novi viral karena lagunya yang menyindir aparat kepolisian berjudul “Bayar, Bayar, Baya”, yang membuatnya “naik daun”, hingga keduanya dipanggil Polda Jateng untuk diminta klarifikasi.
Nah, sebab, budaya bukan hanya milik penguasa. Budaya adalah milik rakyat, milik mereka yang tidak takut untuk tetap bersuara. Bagaimana? Hendaknya Budaya janganlah Dibungkam
*) pemimpn redaksi seni.co.id, pencinta seni dan pengagas forum seni budaya indoneia (FSBI)
